Investasi KCN Marunda Terganjal, Pokja IV Akan Bawa ke Ratas Presiden

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Pokja IV Satgas Percepatan Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi mengungkapkan telah melakukan rapat yang digelar di Kemenko Perekonomian. Rapat itu membahas penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dihadapi mitra swasta, dan melibatkan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. Ketua Pokja IV, Yasona Laoly mengatakan penyelesaian beberapa kasus telah membuahkan rekomendasi. Hanya saja, tegasnya, rekomendasi itu belum dapat dieksekusi karena terhambat, salah satunya masalah di Kementerian BUMN. Yasona yang juga menjabat Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan, salah satu kasus sengketa investasi yang melibatkan mitra swasta dan Kementerian BUMN adalah persoalan PT…

Dongkrak Konsumsi Nasional, KKP Gencar Kampanye Gemar Makan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Hal ini demi meningkatkan konsumsi ikan nasional. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Rifky Effendi Hardijanto, menegaskan bahwa meski konsumsi ikan dalam negeri setiap tahun meningkat, tapi pihaknya terus dan tidak akan berhenti menggaungkan kampanye tersebut. “Kami selalu mengajak seluruh elemen agar bersama-sama menggaungkan Gemar ikan kepada masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/11). Saat ini, kata dia, konsumsi ikan nasional trennya selalu naik. Data KKP memperlihatkan bahwa sepanjang lima tahun…

Kerap Mencuri Waktu di Sela Rapat

Di tengah kesibukannya, Direktur Utama PT Andhika Lines, Carmelita Hartoto, kerap mencuri-curi waktu di sela rapat mulai dari urusan kecil hingga urusan besar. Bahkan, urusan wawancara dengan KORAN SINDO juga harus dijadwal ulang hingga tiga kali. Meski begitu, bagi wanita yang akrab disapa Meme itu, semua persoalan perlu diselesaikan dan harus mendapat perhatian kapan dan di manapun selama punya komitmen baik untuk semua. “Makanya, jangan heran, kalau janjian juga kerap berubah-ubah jadwal. Sebab memang lagi banyak kesibukan. Urusan kecil hingga besar sebisa mungkin mendapatkan waktu dan perhatian saya,” ungkap ketua umum Indonesian…

Indonesia Butuh Pelaut Berkompetensi Global

Indonesia membutuhkan tenaga pelaut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) berkompetensi tinggi agar memiliki daya saing secara global. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan kemaritiman yang berkualitas di dalam negeri. Direktur Akademi Maritim Yogjakarta Wegig Pratama menilai, saat ini pemerintah kurang menyoroti tenaga pelaut khususnya di dunia pendidikan. Padahal, untuk mencetak SDM yang handal dan berkualitas tinggi bermula dari pendidikan. Apalagi, isu yang tengah hangat diperbincangkan saat ini tidak lain mengenai tenaga kerja. Diharapkan SDM pelayaran Indonesia tidak dikuasai oleh para pelaut asing. “Pendidikan paling utama, karena menghasilkan tenaga kerja. Baik tidaknya…

Segmentasi Pasar Djakarta Lloyd Makin Luas di Usia ke-68

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pelayaran Nasional, PT Djakarta Lloyd (Persero), hingga kini terus melakukan pengembangan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama Djakarta Lloyd Suyoto dalam perayaan ulang tahun ke 68 Djakarta Lloyd. Ia mengatakan bahwa saat ini Djakarta Lloyd terus melakukan pengembangan bisnis dengan meningkatkan volume angkutan curah kering dan curah cair. “Kita sudah melakukan sinergi dengan BUMN dan swasta baik lokal maupun asing, dan kita optimis bahwa pendapatan tahun ini akan meningkat,” ungkap Suyoto di Jakarta, Sabtu (18/8/2018).…

Arus Barang di JICT Lambat, Pengusaha Ingin Kompensasi

Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyoroti lambatnya pelayanan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelabuhan Tanjung Priok karena dinilai mengganggu pelayanan arus barang. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyayangkan lambatnya kinerja di JICT menyebabkan pelayanan terhadap kapal-kapal di pelabuhan terlambat cukup lama, dari empat jam hingga 44 jam. Akibatnya, perusahaan pelayaran dan pengguna jasa terkait lainnya menanggung kerugian yang tidak sedikit. “Semestinya ada kompensasi yang sesuai untuk perusahaan pelayaran yang alami kerugian akibat lambannya kinerja JICT,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (11/1/2018). Lain itu, pelambatan kinerja…

Pelaut Minta Dibentuk Badan Keselamatan Pelayaran Niaga Independen

Para pekerja kapal atau pelaut yang tergabung dalam Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) menyampaikan petisi kepada Komisi V DPR RI. Salah satunya terkait organisasi keselamatan pelayaran dan perangkat hukum. Pelaut meminta pembentukan Badan Keselamatan Pelayaran Niaga independen yang beranggotakan praktisi tenaga ahli pelayaran niaga untuk pencegahan kecelakaan pelayaran Niaga. “Kami juga meminta direvisi beberapa Undang-Undang negara terkait pelayaran niaga yang telah ada, yang mana diamati selama ini dalam pelaksanaannya isi undang-undang terkait tersebut saling tumpang tindih dalam kewenangan tata kelola keselamatan pelayaran niaga,” kata Ketua Umum IKPPNI, Dwiyono Soeyono di Jakarta, Selasa (28/8/2018).…

Lampung Bidik Kawasan Industri Maritim Dibangun 2018

Pemerintah provinsi (Pemprov) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dan Pertamina sepakat membangun Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus pada 2018. Pembangunan ini diharapkan memberi efek positif bagi daerah setempat. “Proses perizinan selesai akhir 2017, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada 2018,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung Adeham, seperti dikutip dari Antara, di Bandar Lampung, Jumat 4 Agustus 2017. Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berharap kerja sama antara provinsi dan kabupaten dapat melaksanakan program ini sebaik mungkin. Menurutnya, Dirjen Pengembangan Wilayah Perindustrian Kementerian Perindustrian mendukung Lampung menjadi basis industri kapal. KIM Tanggamus…

Kader PDI Perjuangan Diminta Kawal Program Poros Maritim

Jakarta: Para kader PDI Perjuangan diminta menggaet para stakeholder untuk mengawal program poros maritim Presiden Joko Widodo. Terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Rapat Koordinasi bidang Nasional (Rakorbidnas) III Kemaritiman. Hasto menegaskan Indonesia merupakan poros maritim dunia. “Kita mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, 8 April 2018. Menurut dia, rapat koordinasi menjadi komitmen PDI Perjuangan memberi dukungan nyata pada program Jokowi. Ada gambaran tentang…

Filipina Ingin Tiru Kebijakan Maritim Indonesia

Kekuatan maritim Indonesia mendapat sorotan dari pemerintah Filipina. Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diapresiasi. “Program pembangunan nasional 2015-2019 yang sarat dengan penjabaran visi tersebut mendapat apresiasi dari peserta simposium,” kata Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Amarulla Octavian, melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Mei 2018. Octavian menjadi pembicara pada Maritime Security Symposium, kemarin, di Manila, Filipina. Simposium internasional tersebut dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan ke-120 Angkatan Laut Filipina. Tema simposium adalah ‘Harnessing the Sea Power Potential of the Philippines’. Simposium dihadiri pejabat pemerintah, anggota kongres,…