Investor Pertanyakan Kepastian Investasi Triliunan Rupiah yang Terombang-ambing di Pelabuhan PT. KCN di Marunda

Jakarta – Investasi triliunan rupiah hingga kini masih terombang-ambing di Pelabuhan Marunda, Jakarta Barat. “Kami hanya butuh kepastian investasi kami, sebab investasi kami non APBD/APBN,” kata Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), di Jakarta, Kamis (13/9). KCN adalah perusahaan pemilik konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda. Pengembangan pelabuhan ini terhitung sejak 2004, setelah KCN resmi menjadi pengelolanya. Ditargetkan pengembangan selesai pada 2020 mendatang. Pembangunan dermaga Pelabuhan Marunda terhenti lantaran kisruh internal pengelola yang berujung ke pengadilan. “Seharusnya tidak ada persoalan, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Teddy Robinson…

Pelabuhan Karya Citra Nusantara : Pelibatan Swasta Dalam Pengelolaan Infrastruktur Maritim Akan Memberikan Banyak Manfaat

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengungkapkan pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. Satu sisi, untuk pembangunan pemerintah tak perlu merogoh kocek besar. “Di sisi lain, pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” ungkapnya. Siswanto mencontohkan optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN). Keduanya berperan…

Perlakuan terhadap KCN Marunda Mencerminkan Pemerintah Belum Siap Gandeng Swasta

Dalam kasus KCN Marunda, investor swasta yakni PT Karya Tekhnik Utama (KTU) pada 2004 memenangi tender pengembangan kawasan Marunda yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Keduanya kemudian bersepakat membentuk usaha patungan PT Karya Citra Nusantara atau KCN, dengan porsi kepemilikkan KBN sebesar 15% dengan goodwill berupa bibir pantai, dan KTU sebanyak 85% dengan ketentuan menyediakan seluruh investasi pembangunan dan pengembangan dermaga yang letaknya di perairan. KCN bertugas membangun infrastruktur berupa Pier 1, 2, dan 3. Total investasi untuk perampungan tersebut telah menyedot dana triliunan rupiah. Akan tetapi,  KBN merasa…

PT KCN – Investor Swasta Membutuhkan Kepastian Perlindungan Hukum

Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin) mengungkapkan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor seiring dengan niatan mendorong kolaborasi swasta dan BUMN untuk membangun infrastruktur di sektor maritime dengan meringankan beban anggaran negara, peran swasta yang lebih besar juga  memberikan banyak manfaat. “Pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” ungkapnya. Dia mencontohkan optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Menurutnya, saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua badan usaha pelabuhan (BUP) yaitu Marunda…

Pengalihan Kapal-kapal ke Sejumlah Dermaga Akibat Gugatan PT KBN

Hingga saat ini pihak Pelabuhan Tanjung Priok telah mengalihkan 5 kapal ke pelabuhan Tanjung Priok dan 6 kapal lainnya dialihkan ke sejumlah dermaga lain di sekitar dermaga yang dikeloal PT Karya Citra Nusantara (KCN). Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan penutupan akses masuk ke dermaga yang dikelola PT Karya Citra Nusantara di pelabuhan Marunda dilakukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara karena permasalahan tanah. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Sahat Simatupang menjelaskan pihaknya telah memanggil pihak PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terkait penutupan akses masuk pelabuhan Marunda. “Informasi yang kami terima dari…

PT KCN : Pelaku Usaha Sektor Maritim Mendukung Optimalisasi Pelabuhan Marunda

Pelaku usaha sektor maritim pun ikut mendukung optimalisasi Pelabuhan Marunda. Dengan peran KCN, beban Tanjung Priok dapat dilimpahkan sehingga menekan kongesti, terlebih untuk bongkar muat barang curah. Hal senada dikatakan Ketua Asosiasi Logistik (ALI), Zaldy Masita. Menurutnya Pelabuhan Marunda yang saat ini mennjadi lokasi b ongkar muat muatan curah memegang peranan penting untuk membantu distribusi barang-barang. Pengembangan Pelabuhan Marunda, sebagai penopang Tanjung Priok berpotensi memberikan pemasukan kepada negara sebesar ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Pengembangan Pelabuhan Marunda telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung…

Polemik PT KCN – PT. KBN : Pemerintah Tak Serius Libatkan Swasta

JAKARTA — Pemerintah perlu memastikan perlindungan dan kepastian bagi investasi swasta seiring dengan niatan mendorong kolaborasi swasta dan BUMN dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama di sektor maritim yang menelan dana besar. Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai pemerintah membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan infrastruktur kemaritiman. Menurutnya, untuk merealisasikan cita-cita pemerintah membangun poros maritim, pembangunan pelabuhan menjadi pekerjaan rumah mendesak. “Contohnya untuk mengurai masalah fundamental dari sisi maritim, pekerjaan rumah pemerintah paling pokok yaitu mengembangkan kawasan penopang Tanjung Priok. Sudah ada rencana induk Tanjung Priok, namun karena pembangunan infrastruktur…

Konsesi Pelabuhan Karya Citra Nusantara : 18 Proyek Pelabuhan Sudah Masuk Konsensi Investasi Swasta

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Perhubungan menyebutkan sebanyak 18 pelabuhan sudah dalam kontrak konsesi yakni kerjasama investasi pemerintah dan swasta. Dari jumlah tersebut, empat lokasi pelabuhan sudah tersedia dan 14 sisanya adalah proyek baru. Direktur Kepelabuhanan M Tohir menyatakan total investasi untuk pelabuhan-pelabuhan tersebut mencapai Rp 96 triliun. “Kita juga proses 10 lokasi pelabuhan baru. Empat lokasi yang sudah ada di  Belawan, Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Makassar,” katanya dalam diskusi “Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik…

Pelabuhan Karya Citra Nusantara -Kemenhub: 72 Persen Biaya Infrastruktur Maritim dari Swasta

VIVA – Pemerintah menargetkan perluasan peran swasta membangun infrastruktur pelabuhan yang ditargetkan hingga 2037, mencapai 1.321 lokasi, 636 pelabuhan untuk melayani angkutan laut, serta 55 terminal. Upaya perluasan peran swasta membangun infrastruktur pelabuhan, ditujukan untuk mempercepat realisasi cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Direktur Kepelabuhan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan M. Tohir mengatakan, pemerintah merencanakan akan memberikan ruang sebesar 72 persen kepada swasta biayai proyek pelabuhan hingga 2030, senilai US$47,064 miliar. Sebelumnya, jelas dia untuk pihak swasta yang membangun pelabuhan di Indonesia hingga akhir 2015, hanya diberikan…

PT. KCN – Pengelola pelabuhan butuh jaminan dan kepastian hukum

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengelola pelabuhan butuh jaminan yang jelas dari pemerintah. Pasalnya, industri pengelolaan pelabuhan yang membutuhkan investasi besar. Oleh karena butuh jaminan termasuk dalam kebijakan yang mengatur mengenai pelabuhan. “Industri maritim itu investasi jangka panjang jadi harus ada keberlanjutan kebijakan,” ujar Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Farah Heliantina saat diskusi transportasi Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub), Rabu (12/9). Selain itu Farah juga menjelaskan perlunya investor dalam industri pelabuhan. Sebab, nilai investasi pelabuhan yang sangat besar, sementara pemerintah memiliki keterbatasan dana. Farah bilang, peraturan harus mendukung investasi…