PT KCN – Investor Swasta Membutuhkan Kepastian Perlindungan Hukum

Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin) mengungkapkan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor seiring dengan niatan mendorong kolaborasi swasta dan BUMN untuk membangun infrastruktur di sektor maritime dengan meringankan beban anggaran negara, peran swasta yang lebih besar juga  memberikan banyak manfaat.

“Pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” ungkapnya. Dia mencontohkan optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara.

Menurutnya, saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua badan usaha pelabuhan (BUP) yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Keduanya berperan merealisasikan rencana induk Pengembangan Pelabuhan Marunda telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tarumanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya.

“Keduanya mempunyai potensi besar sebagai penopang Tanjung Priok. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam ton dalam periode sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14% per tahun, yang pada 2011 saja, arus barang mencapai 74.989.804 ton,” ujarnya.

Khusus KCN, tambahnya, pada beleid itu pun dipaparkan pengembangan jangka panjang sebagai penopang Tanjung Priok.Alasannya, pada beleid yang diteken E. E. Mangindaan selaku Menteri Perhubungan waktu itu, terjadi ketimpangan antara pertumbuhan arus barang dan penambahan areal.

Lebih lanjut, berdasarkan data tahun lalu, total kunjungan dan volume barang yang ditangani Pelabuhan Marunda telah menembus 33 juta ton dan tiap bulan tidak kurang terdapat 300 call.

“Apalagi, KCN yang baru mengoperasikan Pier I yang belum seluruhnya tuntas dari tiga pier yang direncanakan, telah menyumbang pemasukan ke kas negara,” tuturnya.

Dengan dasar hitungan kontribusi yang telah negara terima dari KCN pada 2016-2017, Siswanto memperkirakan total potensi kontribusi KCN apabila seluruh dermaga telah beroperasi, mencapai Rp200 miliar per tahun.

“Namun sayangnya, pengembangan Marunda belum optimal. Seperti KCN yang malah disengketakan oleh KBN sehingga kurang optimal bekerja, sedangkan Priok tidak bisa menangani barang curah, maka akan terjadi kongesti,” ujarnya.

Keterlibatan swasta yang lebih besar diperlukan dalam pembangunan infrastruktur bidang maritim agar tidak membebani anggaran negara.

Related posts