PT KBN Ganti Direktur, Permasalahan Malah Muncul

Permasalahan mulai muncul setelah pergantian direksi di PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Ketika Direktur Utama KBN dipegang oleh Sattar Taba mulai muncul tuntutan saham mayoritas PT KBN di PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Sehingga terjadi perubahan komposisi saham menjadi masing-masing 50%.

Batas waktu selama 15 bulan pasca teken addendum, PT KBN tidak menyetor modalnya. Alasannya, tidak disetujui pemilik saham, Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.

Pada Desember 2015, PT KBN meminta PT Karya Tekhnik Utama (PT KTU) kembali ke perjanjian awal, yaitu pada kompisisi saham KTU 85% dan KBN 15% di KCN, serta pengembalian setengah dermaga Pier II dan Pier III, kesepakatan itu dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara.

Namun, belakangan PT KBN malah menggugat PT KCN dan Kemenhub terkait konsesi pelabuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Yang menjadi dasar gugatan KBN adalah Keppres No.11/1992 untuk mengklaim kepemilikan Pier I hingga Pier III, jika demikian untuk apa KBN membentuk KCN? Karena jika Pier I, II dan III adalah milik KBN, keberadaan KCN tidak diperlukan,” kata Adhika Prabowo, kuasa hukum PT KTU.

PT KCN adalah perusahaan pemilik konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda. Pengembangan pelabuhan ini terhitung sejak 2004, setelah PT KCN resmi menjadi pengelolanya. Ditargetkan pengembangan selesai pada 2020 mendatang.

Pembangunan dermaga Pelabuhan Marunda terhenti lantaran kisruh internal pengelola yang berujung ke pengadilan.

“Seharusnya tidak ada persoalan, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Teddy Robinson Siahaan, mantan Direktur Pemasaran KBN, yang mengaku tahu persis proses pembangunan dermaga itu dari awal.

Keberadaan PT KCN di Pelabuhan Marunda, kata Teddy, sudah melalui proses tender yang disetujui pemegang saham yaitu Menteri BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta.

Tender pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Marunda diselenggarakan PT KBN pada 2004. PT KTU muncul sebagai pemenangnya. Setahun kemudian PT KTU dan PT KBN menandatangani perjanjian kerjasama membentuk usaha patungan yaitu PT KCN.

“Pembentukan KCN pun telah disetujui pemilik saham KBN yaitu Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Teddy.

Pengadilan memutuskan, mengembalikan Pelabuhan Marunda yang sudah dibangun PT KCN ke PT KBN. Bahkan, memerintahkan PT KCN dan Kementerian Perhubungan secara tanggung rengteng membayar ganti rugi untuk PT KBN senilai Rp 1,6 triliun.

“Putusan persidangan pun meniadakan eksistensi KCN, tak menghiraukan nasib investasi KTU yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah. Kerja keras KTU sebagai investor lokal tanpa menggunakan dana APBD dan APBN menjadi sangat sia-sia,” kata Adhika.

Itulah sebabnya PT KCN dan Kemenhub mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu pada Rabu (15/8).

“Masalahnya yang harus dijawab adalah bagaimana dengan nasib investasi klien kami yang triliunan rupiah itu. Ini sangat menyulitkan bisnis klien kami yang non APBN dan APBD. Bagaimana dengan nasib investasi mereka yang triliunan rupiah? selain itu bagaimana dengan semua tahapan prosedur sudah dijalanankan sejak tahun 2004?” kata Adhika.

Pertayaan ini tentu saja harus berjawab.

Sayangnya Sattar Taba tak bisa dihubungi. Kabar terakhir, ia disebutkan menunaikan ibadah haji dan telah kembali ke Jakarta sejak 3 September lalu.

Related posts