POLEMIK KBN vs KCN Penyelesaian Di Tingkat Menteri

POLEMIK KBN vs KCN
Penyelesaian Di Tingkat Menteri

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian polemik gugatan konsesi kepelabuhanan antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Citra Nusantara akan diselesaikan pada tingkat menteri.

Wakil Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewamengungkapkan upaya Pokjamenyelesaikan sengketa Pelabuhan Marunda karena jadi bagian proyek yang mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. Pelabuhan KCN masuk dalam salah satu proyek strategis nasional yang tidak menggunakan dana pemerintah, baik APBN dan APBD.

“Kami telah melakukan rapat berkali-kali, sudah memahami letak masalahnya dan cara penyelesaiannya seperti apa,”ungkapnya, pekan lalu.

Purbaya yang juga menjabat Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim menilai sengketa KBN versus KBN masih terbilang dapat dipecahkan dengan menguntungkan masing-masing pihak. Apalagi, tegasnya, keputusan ada pada pemerintah dengan mempertemukan instansi yang membawahi persoalan.

“Kami telah melakukan investigasi mendalam, sudah menemukan solusi. Hasil akhir tinggal keputusan rapat tingkat menteri,” tukasnya.

Sengketa Pelabuhan Marunda kianberbelit sewaktu KBN kukuh melayangkan gugatan kepada KCN, Kemenhub, juga investor swasta KTU. “Sudah ada tuntutan pengadilan, ibaratnya pemerintah melawan pemerintah [KBN dari BUMN melawan kewenangan Kemenhub]”.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hukum memang menjadi suatu hal yang harus diutamakan. Akan tetapi, kepastian hukum merupakan faktor penting yang menjadi acuan bagi pihak swasta.

Menurutnya, optimalisasi pelabuhan Marunda menjadi terhambat karena ada ego sektoral yang memicu munculnya tindakan hukum. Gugatan yang terjadi justru berisiko menghalangi produktivitas yang bisa dijalankan dari pelabuhan tersebut.

Pembentukan KCN mendapatkan restu dari Menteri BUMN melalui surat No.S-528/MBU/2004 tentang izin anak perusahaan bidang Kepelabuhanan pada lahan C-1 yang saat itu dijabat Laksamana Sukardi. Restu lainnya berasal dari Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso yang juga selaku pemegang saham KBN.
Di kemudian hari KBN merasa tidak puas dengan pembagian kepemilikan dan melalui gugatan hukum yang turut melibatkan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku pemberi konsesi kepada KCN, KBN mengklaim kepemilikan seluruh aset Pelabuhan Marunda.
Berdasarkan dokumen  ringkasan hasil penelitian dan studi kelayakkan antara PT KBN dan LPM UGM yang direstui dengan kontrak No. 02/PJ-PB/DIRUT/I/2003, tertanggal 28 Januari 2003 disebutkan upaya pengembangan Pelabuhan Marunda tak lain peningkatan status dari Pelabuhan Khusus menjadi Pelabuhan Umum.
Dalam dokumen tersebut, dengan mempertimbangkan IRR dan BCR, serta NPV Operator dan NPV KBN, maka ringkasan itu menyebutkan kepemilikkan KBN kelak tidak melebihi 20%, sisanya merupakan kepemilikkan dari investor mitra.
Adapun putusan perdata dari PN Jakarta Utara pada 9 Agustus 2018 itupun tidak sejalan dengan rekomendasi Pokja IV SatgasPercepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang mempunyai tugas penanganan dan penyelesaian kasus. Pokja IV yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) Yasona Laoly itu sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian konflik KBN dan anak usahanya, KCN.

Pada 17 Juli, hasil rapat Pokja IV mengeluarkan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa tersebut. Pertama, disebutkan bahwa permasalahan hukum yang terjadi di antara KBN dan KCN tidak boleh menghambat pembangunan proyek strategis nasional (Pier 2 dan Pier 3).

Kedua, Kepala BPK melakukan audit kemungkinan terjadinya kerugian negara dengan adanya perjanjian pembentukan perusahaan patungan (JVC) antara KBN dan KTU yang membentuk badan usaha KCN dalam pembangunan pelabuhan umum di Tanjung Priok. Ketiga, Gubernur DKI Jakarta melaksanakan rekomendasi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Umum Tanjung Priok sesuai No.AI.001/24/0/OP.TPK.18 tertanggal 26 Juni 2018.

Rekomendasi selanjutnya mendorong Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN memberikan penjelasan terkait batas wilayah KBN sebagaimana diatur dalam Kepres No.11/1992 kepada para pihak, dan melaporkan proses pengajuan HPL oleh KSOP kepada Pokja IV.

Kelima, yaitu kepada Kabareskrim/Kapolda Metro Jaya untuk menuntaskan penanganan kasus terkait pelaporan penyelewengan dana di KCN, serta memberikan jaminan keamanan kelanjutan pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum KCN.

Keenam, Dirut KCN dan Dirut KBN masing-masing membuat proposal penyelesaian permasalhan sehingga tidak menghambat pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum KCN. Terakhir, rekomendasi tersebut adalah untuk sekretaris Pokja IV agar memfasilitasi pertemuan KBN dan KCN untuk menyelesaikan permasalahan agar proyek strategis nasional bisa berlanjut dengan prinsip saling menguntungkan.

Toha Muzaqi, Sekretaris Perusahaan PT KBN mengatakan bahwa rekomendasi pokja tidak memiliki kekuatan hukum apapun, justru, lanjutnya, putusan pengadilanlah yang memiliki kekuatan hukum sehingga harus dituruti.

Sumber : Bisnis.com

Related posts