Perseteruan Antara PT KCN dan PT KBN Menjadi Preseden Buruk dan Memalukan

Pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. Namun harus ada kepastian hukum, karena kehadiran swasta itu akan mengurangi beban pemerintah. Perseteruan yang terjadi di Marunda  antara KBN dan KCN menjadi preseden buruk dan memalukan.

Berkaca pada kasus itu, Siswanto Rusdi menekankan perlunya kepastian hukum agar tidak ada keraguan bagi investor.

Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Keduanya berperan merealisasikan rencana induk Pengembangan Pelabuhan Marunda telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tarumanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya.

Arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok  sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14 lersen  per tahun, yang pada 2011 saja,  arus barang mencapai 74.989.804 ton.

Terkait kehadiran KCN di Marunda , pada beleid itupun dipaparkan pengembangan jangka panjang sebagai penopang Tanjung Priok. Alasannya, pada beleid yang diteken EE Mangindaan selaku Menteri Perhubungan waktu itu, terjadi ketimpangan antara pertumbuhan arus barang dan penambahan areal.

Siswanto memaparkan berdasarkan data tahun lalu, total kunjungan dan volume barang yang ditangani Pelabuhan Marunda telah menembus 33 juta ton dan tiap bulan tidak kurang terdapat 300 call.

Apalagi, jelasnya, KCN yang baru mengoperasikan Pier I yang belum seluruhnya tuntas dari tiga Pier yang direncanakan, telah menyumbang pemasukan ke kas negara. Dengan dasar hitungan kontribusi yang telah negara terima dari KCN pada 2016-2017, Siswanto memperkirakan total potensi kontribusi KCN apabila seluruh dermaga Pier I, Pier II dan Pier III  beroperasional mencapai Rp200 miliar  per tahun.

“Namun sayangnya pengembangan Marunda belum optimal, seperti KCN yang malah disengketakan oleh KBN sehingga kurang optimal bekerja, sedangkan Priok tidak bisa menangani barang curah, maka akan terjadi kongesti,” simpulnya.

“Pemerintah telah mengungkapkan untuk merealisasikan cita tersebut, perlu pelibatan swasta yang lebih besar, terlebih untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur,” kata Siswanto.

Salah satu sektor yang membutuhkan kemitraan swasta lebih besar yaitu industri maritim. Terutama jika mengingat beberapa cita dari Nawacita bertumpu pada pengembangan infrastruktur transportasi laut, seperti pelabuhan hingga galangan kapal.

Related posts