Menelisik Nasib Investor Pelabuhan PT. KCN di Marunda

Jakarta – Aktivitas pengembangan Pelabuhan Marunda hingga kini masih mangkrak. Belum ada tanda-tanda bergeraknya pembangunan lagi di sini. Padahal investor sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk menyelesaikan pier satu. Namun terhambat saat melanjutkan pengembangan pier dua dan tiga.

Pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Marunda ini dilaksanakan PT Karya Citra Nusantara (KCN), perusahaan patungan BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Teknik Utama (KTU). Hambatan terjadi diduga akibat upaya seorang oknum yang ingin menyingkirkan KCN sebagai pemegang hak konsesi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal secara prosedur, keberadaan KCN di sini sudah melalui tahapan legalitas yang sah. “Tak ada yang salah. Tahapan yang dilalui juga jelas dan terbuka. Bahkan pemilik modal adalah investor lokal,” kata Rahardjo, mantan Direktur Utama KBN, kepada BeritaSatu.com di Jakarta, Minggu (15/8).

Rahardjo yang menjabat saat proses awal pengembangan Pelabuhan Marunda ini bercerita, bahwa pengembangan pelabuhan  dilakukan untuk tujuan bisnis. “Di tempat pembangunan pelabuhan itu awalnya laut. Di tepi pantai ada tenant yang terganggu akibat lahannya sepanjang tahun tergerus ombak, karena itu KBN juga harus mengeluarkan biaya untuk menahan ombak,” kata Rahardjo.

Kemudian, kata Rahardjo, para direksi KBN di masa itu merancang upaya agar kawasan laut itu diubah menjadi pelabuhan sehingga menjadi provit. Pemegang saham KBN, yaitu Kementerian BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta menyetujuinya.

Lalu dilaksanakan tender untuk pengembangan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari cakung drain di Marunda. “Berkali-kali kami tenderkan waktu itu tak ada yang mau,” kata Rahardjo

Akhirnya masuklah KTU dan ditunjuk sebagai pemenang tender pada 26 Oktober 2004. “Tentu itu menggembirakan. Apalagi perusahaan itu memang sudah berpengalamanan di bisnis kemaritiman puluhan tahun. Bahkan mereka adalah investor lokal, tentu bagus sekali,” katanya.

Singkat kata, proses tender pada 2004 itu berjalan mulus hingga KBN dan KTU mendirikan KCN dengan komposisi saham 15 persen untuk KBN. “Kalau mau saham mayoritas ya harus setor, tapi KBN kan tak punya anggaran untuk itu,” katanya.

KBN menempatkan tiga orang di KCN untuk posisi komisaris utama, direktur keuangan dan direktur operasi. Maka kegiatan pengembangan Pelabuhan Marunda pun berjalan.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Posisi Direktur Utama ke Sattar Taba. Begitu tak lagi menjabat, Rahardjo dilaporkan ke kejaksaan dengan tuduhan menjual tanah aset negara ke pihak swasta. “Saya diperiksa, dan saya bertanya tanah mana yang saya jual? Bukankah yang dikembangkan menjadi pelabuhan itu adalah laut?”

 

Tuduhan untuk Rahardjo tak terbukti sehingga perkara ini dihentikan, namun pengembangan Pelabuhan Marunda tetap digoyang. Bahkan melaporkan Direktur Utama KTU ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait penyimpangan kepemilikan saham di KCN. Setelah diperiksa pada 17 April 2013, tuduhan ini lagi-lagi tak bisa dibuktikan.

Kendati demikian, upaya menyingkirkan KCN dari Pelabuhan Marunda belum usai. Kali ini, KBN meminta revisi komposisi saham pada Desember 2012. Disepakati, komposisi saham menjadi 50:50, agak aneh tak ada yang mayoritas.

Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu sampai 15 bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Sebab itu, komposisi saham kembali lagi ke awal, yaitu KBN 15 persen dan KTU 85 persen. Pada 2013-2014, KCN sudah membagi deviden untuk KTU dan KBN, sesuai komposisi saham.

Sementara itu, proses pembangunan pier satu Pelabuhan Marunda terus berjalan hingga selesai. Bahkan Kementerian Perhubungan –sebagai regulator– sudah menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda pada 16 September 2016, yang dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian konsesi antara regulator dan KCN.

Namun setelah pembangunan pier satu selesai, KBN malah memperkarakan KTU dan Kementerian Perhubungan -selaku pemberi konsesi- ke pengadilan. Poin yang diperkarakan adalah izin yang diterbitkan Kemenhub untuk KCN itu.

Pengadilan Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN, pada Kamis (9/8). Semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng.

Kemenhub mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Juru Bicara Kemenhub Baitul Ikhwan mengatakan mengajukan banding agar pembatalan konsesi yang diputuskan PN Jakarta Utara bisa digugurkan.

Langkah hukum yang sama juga dilakukan KCN. “Kami hanya butuh kepastian investasi kami, sebab investasi kami non APBD/APBN,” kata Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN. Sedangkan pihak KBN hingga kini belum bisa dihubungi. Sattar Taba tak pernah merespon telepon selulernya untuk konfirmasi persoalan ini.

Mantan Direktur Pemasaran KBN, Teddy Robinson Siahaan, mengatakan ada keanehan dibalik kisruh itu. “Setelah investor menyelesaikan pembangunan pier pertama mengapa dipermasalahkan lagi. Itu yang aneh. Saya tidak memahaminya mengapa sampai begitu. Harusnya tidak terjadi, sebab proses pengembangan pelabuhan itu sudah sesuai prosedur sejak awal,” katanya.

Secara terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Maritim memastikan sengketa hukum antara KBN dan KCN tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman. “Pasti,” kata Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, kepada wartawan. Ia juga menjamin kepastian hukum investasi swasta terkait konsesi kepelabuhan dari Kemenhub kepada KCN.

 

Sumber : beritasatu.com

Related posts