Kisruh PT. KCN – PT. KBN : Penyelesaian Sengketa BUMN dan Swasta Perlu Aturan Khusus

Jakarta – Pemerintah perlu menyusun aturan khusus untuk menyelesaian sengketa investasi yang melibatkan pihak swasta dan BUMN dalam proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan dalam skema kerja sama swasta dan BUMN.

Hingga kini, pemerintah belum menyiapkan aturan main, jika terjadi sengketa kerja sama BUMN dan swasta. Padahal, banyak kasus sengketa, terutama terkait konsesi yang melibatkan peran swasta masih berlarut-larut. Salah satunya perkara hukum antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai, sengketa antara KBN dan KCN merupakan hal yang paling ditakutkan investor swasta. Terdapat ketidakonsistenan kebijakan pemerintah yang menyebabkan investor limbung terkait masa depan proyek kerja sama.

“Dalam kasus KCN, kebijakan pemerintah maupun keputusan direksi bisa diubah sewaktu ada pergantian pemerintahan ataupun direksi. Padahal, swasta telah menghitung besaran investasi dan return dalam jangka panjang,” ujar Siswanto di Jakarta, Selasa (16/10).

Sengketa KBN versus KCN bermula terkait porsi kepemilikkan saham. KCN yang merupakan perusahaan patungan antara KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) adalah pemenang tender lahan C-01 Marunda pada 2004.

Pergantian direksi baru KBN memunculkan ketidakpuasan kepemilikan saham KBN di KCN. Alhasil, terdapat berbagai gangguan atau aksi sepihak yang dilancarkan KBN sehingga mengganggu pembangunan Terminal Umum Marunda, meliputi Pier I, II, dan III.

Sebagaimana rekomendasi Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang ikut terlibat menyelesaikan sengketa, perseteruan keduanya tak boleh menghambat pembangunan. KBN harus menghentikan aksi sepihak, dan keduanya perlu membuat proposal perdamaian.

Namun hingga kini, sengketa itu malah masuk ke ranah hukum perdata. KBN melayangkan gugatan kepada KCN, Kemenhub, dan KTU yang selanjutnya diputus menang oleh PN Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2018 lalu.

 

Berdasarkan dokumen ringkasan hasil penelitian dan studi kelayakan antara KBN dan LPM UGM pada 2003 dengan kontrak No. 02/PJ-PB/DIRUT/I/2003, peningkatan status Pelabuhan Marunda harus dilakukan dari bersifat khusus menjadi pelabuhan umum. Ringkasan yang menjadi dasar tender KBN itu mensyaratkan agar kepemilikan usaha patungan atau kerja sama membagi porsi kepemilikan KBN tidak melebihi 20%, agar pihak swasta yang mengeluarkan dana pembangunan tetap berminat.

Sumber : beritasatu.com

Related posts