Kepo ih sama Putusan Persidangan Sengketa PT. KBN dan PT. KCN

Kembali lagi nih kita membahas mengenai sengketa yang terjadi antara PT. KBN dan PT. KCN dimana hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN atas KCN dan Kementerian Perhubungan RI pada Agustus lalu

Pengadilan memutuskan, mengembalikan Pelabuhan Marunda yang sudah dibangun KCN ke KBN. Bahkan memerintahkan KCN dan Kementerian Perhubungan secara tanggung rengteng membayar ganti rugi untuk KBN senilai Rp 1,6 triliun.

Mereka dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terkait keluarnya Perjanjian Konsesi HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 tertanggal 29 November 2016.

Nah, namun yang akan kita bahas adalah kenahen yang terjadi dalam putusan ini. Penasaran dengan keanehan apa saja yang terjadi ? mari kita bahas satu persatu.

Pertama, yang aneh adalah dimana sebuah BUMN ikut mensertakan Kementerian Perhubungan sebagai yang tergugat selain pihak swasta, dimana dalam hal ini adalah . Seolah seperti negara menggugat negaranya sendiri. Padahal seharusnya ketika terjadi penandatangan perjanjian Konsesi Pelabuhan Terminal Umum PT. KCN di Marunda mendapat perhatian dari media massa dimana ada berita yang menjelaskan perihal konsesi tersebut.

Kedua, dalam gugatan disebutkan bahwa PT. KCN dituduh mencuri aset negara dengan pembangunan pelabuhan terminal umum PT. KCN yang sedang berjalan. Padahal jika membuka surat PT. KBN kepada Pemprov Jakarta perihal pembangunan ini adalah bahwa semua perizinan untuk pengoperasian pelabuhan PT. KCN di Marunda sudah lengkap

—- insert foto surat di 2016 —–

Selain itu di surat tersebut ditulisakan bahwa dimana PT KCN merupakan Terminal Umum yang sangat mendukung program pemerintah Republik Indonesia dan keberadaannya dapat membantu permasalahan waktu tunggu kapal di pelabuhan Internasional Tanjung Priok

Bingung yah? Dasar gugatan ini sangat berbeda dengan keterangan yang diberikan pada tahun 2016

Ketiga, sejak tahun 2016 lalu, PT. KCN dan PT. KTU telah menyetor keuntungan bagi negara berdasarkan konsesi tersebut, dengan jumlah mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Selain itu juga jika dilihat berdasarkan UU, KCN ini memiliki semua kriteria untuk menjalankan konsesi. Jelas dalam hal ini KCN korban, kenapa? Dulu ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sesuai suratnya NO. AL 005/3/7 PHB 2016 Tentang Penunjukan BUP Karya Citra Nusantara untuk melakukan konsesi

Keterangan saksi ahli yang melemahkan keterangan pihak PT. KBN menjadi poin keempat keanehan kenapa putusan ini bisa terjadi.

Seperti dikutip dari keterangan yang diberikan saksi ahli yang dihimpun oleh rmol.co, dalam sidang lanjutan gugatan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) melawan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait penerbitan konsesi kepelabuhanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penggugat mengajukan Suhendro, Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Ketika diminta untuk melihat lampiran Keputusan Presiden No.11/1992 yang menjadi dasar hukum penunjukan KBN sebagai pengelola di wilayah Marunda, dia mengatakan bahwa wilayah itu hanya penunjang kegiatan pendukung bagi pihak yg diberi kewenangan.

“Karena wilayah penunjang itu perairan, BPN tidak bisa memberikan HPL,” ujarnya dalam persidangan, baru-baru ini.

HPL, menurutnya, hanya bisa diberikan kepada lembaga negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah atau badan usaha milik negara dan tidak bisa diberikan kepada pihak swasta.

Meski demikian, menurutnya, pihak penerima HPL bisa memberikan hak guna kepada pihak lain, termasuk pihak swasta di atas lahan perairan yang telah direklamasi tersebut.

Gimana? menurut kalian jika melihat dasar dasar keterangan diatas, apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai ?

Semoga masalah ini cepat selesai, karena yang dipertaruhkan adalah nilai investasi dan juga asa untuk membangun sektor bisnis maritim khususnya dunia kepelabuhan menjadi lebih baik lagi dan menjadi andalan pemasukan untuk negara.

Related posts