KCN Marunda – Kepastian Dasar Hukum Investasi Swasta : “Kasus Besar Tak Bisa Dibiarkan”

JAKARTA—Upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi asing ke Tanah Air masih dibayang-bayangi persoalan kepastian hukum yang seringkali menjadi sorotan para investor. Untuk mendukung program pemerintah menggenjot  investasi, dan mengatasi berbagai hambatan di dunia usaha, Kementerian Hukum & HAM telah melakukan sejumlah langkah strategis. Untuk membahas lebih jauh mengenai langkah-langkah strategis yang dijalankan, Bisnis berkesempatan mewawancarai Menteri Hukum & HAM, Yasonna H. Laoly. Berikut petikannya:

 

Persoalan kepastian hukum seringkali menjadi sorotan para investor, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut?

Memang ada beberapa investor yang mengirimkan email untuk menanyakan bagaimana kepastian hukum di Indonesia. Kami mencoba menyelesaikan banyak kasus, dan sesuai instruksi presiden, bahwa dengan kondisi perekonomian global saat ini, dan keterbatasan pendapatan negara, maka cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu ada 2 hal yaitu ekspor, dan investasi. Kedua hal itu mempunya peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan investasi, presiden mendorong deregulasi, bahkan terakhir ada online single submission untuk mempermudah perizinan.

 

Lantas, apa langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan hukum pada dunia usaha?

Telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.80/2016. Dasar hukumnya berdasar pada Instruksi Presiden No.12/2015 tentang Peningkatan Saya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha melalui paket kebijakan ekonomi.

Jadi pemerintah kan sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi, salah satunya mendorong investasi. Akan tetapi, masih ada beberapa persoalan yang mandek, sehingga dibentuklah Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Pada 28 Juni 2016 Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang terbagi ke dalam beberapa Pokja (kelompok kerja). Kemenkumham termasuk di dalam Pokja IV.

 

Apa tugas utama Pokja IV?

Pokja IV tugasnya memastikan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi berjalan dengan baik sampai ke daerah. Kemudian, menginventarisasi hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah penyelesaian di lapangan atau bottle necking, dan melakukan penanganan, serta penyelesaian kasus yang menghambat dunia usaha dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi.

 

Berapa banyak kasus permasalahan hukum dunia usaha yang ditangani Pokja IV?

Sejak kita dibentuk ada banyak kasus yang masuk ke kami, sampai sekarang ada 295 kasus. Dari jumlah tersebut yang sudah selesai ditangani ada 125 kasus, dan masih ada 160 kasus yang sedang ditangani. Ada juga 10 kasus yang ditolak, karena tidak memenuhi syarat. Kasus-kasus itu melibatkan berbagai sektor ada yang dari swasta, BUMN, pemerintah, kementerian, dan lainnya. Kami terima berbagai jenis persoalan, tetapi ada juga persoalan yang menyangkut pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, dan instansi terkait.

 

Apa saja hasil yang didapatkan dari sejumlah permasalahan yang sudah diselesaikan?

Penyelesaian untuk kasus yang uncountable investment sebanyak 73 kasus, dan countable investment sebanyak 52 kasus. Dari beberapa kasus yang diselesaikan itu, estimasi investasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini mencapai hampir Rp660 triliun. Ini termasuk jumlah angka yang sangat besar, bahkan itu pun belum memperhitungkan kasus besar yang belum terselesaikan. Oleh sebab itu, saya katakan ini tidak bisa dibiarkan, karena sesuai mandat presiden, kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan sekuat tenaga.

 

Apa saja persoalan yang sering dikeluhkan pebisnis menyangkut kepastian hukum di Indonesia?

Sebagian persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan masalah perizinan, sengketa bisnis, pajak, izin lokasi, dan berbagai persoalan lainnya. Ada juga persoalah regulasi yang dilaporkan, karena beberapa peraturan daerah yang dianggap tumpang tindih dengan regulasi pusat.

 

Adakah kendala yang dihadapi Pokja IV selama menjalankan tugas?

Kendalanya itu kalau kami sudah menyelesaikan kesepakatan, dan memberikan rekomendasi, tetapi terkadang tidak ditindaklanjuti oleh kementerian atau instansi terkait. Ini yang menjadi persoalan bagi kami. Kami akan sampaikan laporan ini ke Kemenko Perekonomian untuk kita carikan solusi pada soal-soal yang sudah kita selesaikan, tetapi tidak jalan. Kalau sudah dilaporkan ke Kemenko Perekonomian tidak jalan, maka laporan ini akan kami bawa ke ratas (rapat terbatas) dengan presiden.

Kami juga mau minta penguatan, supaya [pengaruh] di instansi-instansi itu kuat. Kami minta ada tambahan supaya inspektur jenderal di kementerian terkait ikut bergabung menjadi anggota Pokja IV. Dengan demikian, rekomendasi bisa langsung ditindaklanjuti. Hal ini masih berupa ide, tetapi akan kami sampaikan usulan ini pada rapat dengan Menko Perekonomian.

 

Artinya, koordinasi antara kementerian atau lembaga masih belum optimal?

Koordinasinya sebenarnya jalan, tetapi eksekusinya yang terkadang mandek. Saya berharap seluruh kementerian/lembaga, dan BUMN bisa duduk bersama, dan saling mengutarakan hal-hal yang masih menjadi kendala. Kalau kendalanya regulasi, itu sebenarnya bisa kita ubah kok, karena sudah ada perintah juga dari presiden.

Bagaimana tanggapan Anda menanggapi sikap investor yang cenderung wait & see pada tahun politik?

Dalam dunia bisnis, selalu ada wait & see untuk melihat who will be the next president? Itu sudah pasti selalu ada, tetapi pada saat yang sama kita tetap fokus untuk menyelesaikan permasalahan daftar investasi yang sudah masuk ke kita. Siapapun pemerintahnya nanti mungkin akan ada perubahan visi, tetapi kalau sudah menyangkut regulasi besar itu kan tidak mudah diubah begitu saja. Apalagi regulasi yang menyangkut kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perizinan, kalau pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk itu, maka saya kira tidak akan semudah itu untuk diubah.

 

Bisakah Anda jelaskan mengenai rencana kerja strategis yang akan dijalankan Kemenkumham pada 2019?

Kami sedang membangun data center, karena sejak 3 tahun lalu saya katakan kita harus e-government, dan kami sudah cukup advance sekarang. Dengan data center, semua unit akan terintegrasi, dan bisa terpantau secara real time. Jadi dari gadget nanti saya bisa tahu berapa orang asing yang masuk, berapa banyak napi yang harus dapat remisi, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak semua data bisa diakses, ada data-data tertentu yang hanya bisa diakses oleh pimpinan. Kami juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Dari inovasi-inovasi yang dilakukan, kami mendapatkan posisi pertama untuk Top 40 kementerian dari Wapres Jusuf Kalla.

Pada 2019, kita juga akan melakukan revitalisasi untuk server pelayanan imigrasi. Server-nya saat ini kurang cepat untuk melayani banyaknya permintaan pengurusan dokumen seperti paspor, apalagi jumlah WNI yang berpergian ke luar negeri terus meningkat, khususnya untuk yang umrah.

 

Bagaimana dengan program pembenahan lapas?

Believe it or not, sekarang ada 5 lapas (lembaga pemasyarakatan) yang diusulkan menjadi WBK (wilayah bebas korupsi). Bayangkan Lapas itu mengurus segala jenis latar belakang orang yang bermasalah dengan over capacity, dan bisa diusulkan menjadi WBK ini betul-betul pencapaian yang luar biasa.

 

Bagaimana upaya penanganan untuk Lapas yang kapasitasnya berlebih?

Sebetulnya yang membuat over capacity itu adalah pemakai narkoba. Sebelumnya Pak Anang [mantan Kepala BNN] terus dia bersuara keras supaya pemakai narkoba jangan dikirim ke dalam [Lapas], tetapi di rehabilitasi. Kalau para pemakai narkoba di rehabilitasi, mungkin tidak akan terjadi over capacity. Kalau bandar pengedar narkoba itu memang harus dihukum berat.

 

Selama 4 tahun masa kerja, menurut Anda apa saja pencapaian terbesar Kemenkumham?

Selama 4 tahun ini kami terus berbenah, kultur birokrasi juga didorong terus untuk menjadi lebih profesional. Penggunaan teknologi informasi juga di kementerian ini sudah menjadi lebih memadai. Semua sistem hingga ke jajaran bawah sudah menggunakan teknologi, hingga tidak ada lagi alasan masuk kantong pribadi. Hal itu juga dilakukan untuk memangkas birokrasi.

 

Apa saja langkah yang dilakukan untuk pemberdayaan para napi?

Hal itu kami lakukan dengan tujuan utamanya melatih para napi untuk menjadi orang yang terampil di berbagai bidang. Sudah banyak napi yang disertifikasi. Jadi beberapa bulan menjelang bebas, mereka sudah punya skill, bahkan sudah tersertifikasi. Sehingga, begitu keluar dari Lapas, para napi bisa mencari pekerjaan. Kami sudah bekerjasama dengan Kementerian PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] untuk sertifikasi para napi sebagai pekerja bangunan.

 

Selain menggandeng Kementerian PUPR, adakah rencana menggandeng kementerian atau lembaga lainnya?

Sebenarnya kita sudah bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga, untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan para napi. Sudah banyak napi yang bisa memproduksi produk-produk kerajinan tangan.

Related posts