Kasus PT KCN Marunda – Pemerintah Belum Serius Menggandeng Swasta

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan kasus PT KCN Marunda merupakan salah satu acuan yang mencerminkan kalau pemerintah belum serius menggandeng swasta, siapa yang mau diajak kerjasama dengan mengeluarkan dana triliunan, setelah itu digugat dan diambil seluruh asetnya pula. Pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. Satu sisi, untuk pembangunan pemerintah tak perlu merogoh kocek besar.

Siswanto mencontohkan optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Keduanya berperan merealisasikan rencana induk Pengembangan Pelabuhan Marunda dan telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tammanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya.

Dia memaparkan keduanya mempunyai potensi besar sebagai penopang Tanjung Priok. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam ton dalam periode sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14% per tahun, yang pada 2011 saja, arus barang mencapai 74.989.804 ton. Siswanto juga menyinggung keseriusan pemerintah untuk mengajak swasta terlibat dalam pengembangan infrastruktur maritim. “Untuk pembangunan pelabuhan saja, itu dananya cukup besar, apalagi kalau dilihat dari rencana induk pengembangan Priok, terdapat keharusan membangun lebih dari satu pelabuhan,” cetusnya.

Karena tantangan tersebut, tambahnya, investor swasta sangat membutuhkan kepastian perlindungan hukum. Di sisi ini, pemerintah dinilai masih lemah. “Contoh paling anyar, yaitu sengketa PT KCN Marunda yang merupakan perusahaan kemitraan dari swasta dan PT KBN yang BUMN, namun malah digugat oleh PT KBN sendiri,” katanya. Dalam kasus PT KCN Marunda, investor swasta yakni PT Karya Teknik Utama (KTU) pada 2004 memenangi tender pengembangan kawasan Marunda yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Keduanya kemudian bersepakat membentuk usaha patungan PT Karya Citra Nusantara atau PT KCN Marunda, dengan porsi kepemilikkan PT KBN sebesar 15% dengan goodwill berupa bibir pantai, dan PT KTU sebanyak 85% dengan ketentuan menyediakan seluruh investasi pembangunan dan pengembangan dermaga yang letaknya di perairan.

PT KCN Marunda bertugas membangun infrastruktur berupa Pier 1, 2, dan 3. Total investasi untuk perampungan tersebut telah menyedot dana triliunan rupiah. Akan tetapi, belakangan PT KBN merasa tak puas dengan pembagian kepemilikkan. Bahkan, melalui gugatan hukum yang turut melibatkan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku kopemberi konsesi kepada PT KCN Marunda, PT KBN mengklaim kepemilikan seluruh aset Pelabuhan Marunda.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Perhubungan mengungkapkan Negara  dapat melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari satu triliun Pada tahun 2019 mendatang.

Salah satu caranya yaitu melibatkan peran BUMN dan swasta dalam skema kerjasama konsesi. Efisiensi ini dapat dilakukan karena akan memaksimalkan skema proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Tercatat ada 15 bandar udara, 20 pelabuhan, dan 5 terminal yang akan dilakukan dengan skema KPBU.

Related posts