Investor Pertanyakan Kepastian Investasi Triliunan Rupiah yang Terombang-ambing di Pelabuhan PT. KCN di Marunda

Jakarta – Investasi triliunan rupiah hingga kini masih terombang-ambing di Pelabuhan Marunda, Jakarta Barat. “Kami hanya butuh kepastian investasi kami, sebab investasi kami non APBD/APBN,” kata Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), di Jakarta, Kamis (13/9).

KCN adalah perusahaan pemilik konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda. Pengembangan pelabuhan ini terhitung sejak 2004, setelah KCN resmi menjadi pengelolanya. Ditargetkan pengembangan selesai pada 2020 mendatang.

Pembangunan dermaga Pelabuhan Marunda terhenti lantaran kisruh internal pengelola yang berujung ke pengadilan. “Seharusnya tidak ada persoalan, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Teddy Robinson Siahaan, mantan Direktur Pemasaran KBN, yang mengaku tahu persis proses pembangunan dermaga itu dari awal.

Keberadaan KCN di Pelabuhan Marunda, kata Teddy, sudah melalui proses tender yang disetujui pemegang saham yaitu Menteri BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta.

Tender pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Marunda diselenggarakan KBN pada 2004. PT Karya Teknik Utama (KTU) muncul sebagai pemenangnya. Setahun kemudian, KTU dan KBN menandatangani perjanjian kerjasama membentuk usaha patungan yaitu KCN.

“Pembentukan KCN pun telah disetujui pemilik saham KBN yaitu Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Teddy.

Sesuai perjanjian kerjasama pada 2005, KTU berkewajiban menyediakan sumber dana dan melakukan pembangunan dari air menjadi 3 dermaga yakni Pier I, II dan III sepanjang 5.350 meter ditambah supporting area 100 hektare.

Sedangkan KBN wajib mengurus perizinan, sehingga komposisi saham KCN adalah KTU sebesar 85% dan KBN sebesar 15% (goodwill), namun saham KBN sebesar 15% tidak akan terdelusi jika terjadi penambahan investasi KTU kepada KCN.

Namun, KBN tidak menjalankan kewajibannya. Akhir 2011, KCN mengambil alih pengurusan untuk mendapatkan izin badan usaha pelabuhan serta perizinan pembangunan Pier I, II, III. Lalu pada 2012, pembangunan pun dimulai.

Bahkan pembangunan pier 1 Marunda sudah selesai. “Jadi sudah melalui proses yang normal. Melalui tender yang dimenangkan oleh KTU. Itu adalah proses bussiness to bussiness, artinya kerjasama yang saling menguntungkan,” katanya.

Namun Teddy tidak bisa menjawab mengapa setelah investor selesai membangun pier pertama pelabuhan itu lalu dipermasalahkan. “Itu yang aneh. Saya tidak memahami mengapa sampai begitu? Harusnya tidak tidak terjadi sebab sudah berjalan sesuai prosedur dari awal,” katanya. “Titik masalah ini saya tidak memahaminya, sebab saya sudah tidak lagi menjabat di sini,” katanya.

Diduga ada oknum di KBN yang hendak menyingkirkan mitranya, KTU, yang adalah pemilik modal. Sengkarut itu membuat macet kinerja KCN – perusahaan patungan antara KBN dan KTU sebagai pemegang hak konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda. Padahal KTU sudah mengucurkan uang triliun untuk pengembangan pelabuhan Marunda.

Dari dokumen yang diperoleh beritasatu.com, masalah muncul setelah pergantian direksi di KBN. Ketika Direktur Utama KBN dipegang oleh Sattar Taba mulai muncul tuntutan saham mayoritas KBN di KCN. Sehingga terjadi perubahan komposisi saham menjadi masing-masing 50%.

Namun, hingga batas waktu yaitu 15 bulan pasca teken addendum, KBN tidak menyetor modalnya. Alasannya tidak disetujui pemilik saham, Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, pada Desember 2015, KBN meminta KTU kembali ke perjanjian awal, yaitu pada kompisisi saham KTU 85% dan KBN 15% di KCN, serta pengembalian setengah dermaga Pier II dan Pier III, kesepakatan itu dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara.

Bahkan, belakangan KBN malah menggugat KCN dan Kemenhub terkait konsesi pelabuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Yang menjadi dasar gugatan KBN adalah Keppres No.11/1992 untuk mengklaim kepemilikan Pier I hingga Pier III, jika demikian untuk apa KBN membentuk KCN? Karena jika Pier I, II dan III adalah milik KBN, keberadaan KCN tidak diperlukan,” kata Adhika Prabowo, kuasa hukum KTU.

Akibatnya, pembangunan dermaga pun terhenti setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN atas KCN dan Kementerian Perhubungan RI, pada Kamis (9/8) lalu.

Pengadilan memutuskan, mengembalikan Pelabuhan Marunda yang sudah dibangun KCN ke KBN. Bahkan memerintahkan KCN dan Kementerian Perhubungan secara tanggung rengteng membayar ganti rugi untuk KBR senilai Rp 1,6 triliun.

“Putusan persidangan pun meniadakan eksistensi KCN, tak menghiraukan nasib investasi KTU yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah. Kerja keras KTU sebagai investor lokal tanpa menggunakan dana APBD dan APBN menjadi sangat sia-sia,” kata Adhika.

Itulah sebabnya KCN dan Kemenhub mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu pada Rabu (15/8).

“Masalahnya yang harus dijawab adalah bagaimana dengan nasib investasi klien kami yang triliunan rupiah itu. Ini sangat menyulitkan bisnis klien kami yang non APBN dan APBD,” kata Adhika.

“Bagaimana dengan nasib investasi mereka yang triliunan rupiah, selain itu bagaimana dengan semua tahapan prosedur sudah dijalanankan sejak tahun 2004,” katanya.

Pertayaan ini tentu saja harus berjawab. Sayangnya Sattar tak bisa dihubungi. Kabar terakhir, ia disebutkan menunaikan ibadah haji dan telah kembali ke Jakarta sejak 3 September lalu.

Sumber: beritasatu.com

Related posts