Flash Back : Kawasan Berikat Nusantara Terancam Gagal

JAKARTA– Rencana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pemprov DKI Jakarta pada PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) kini diwarnai persoalan baru. Selain keberatan dengan langkah PMP, DPRD DKI Jakarta juga menilai KBN tidak serius mengembangkan KEK(Kawasan Ekonomi Khusus) Marunda.

Anggota Komisi A DPRD DKI Ahmad Suhaedi mengungkapkan terjalin kesepakatan antara KBN dengan PT Karya Teknik Utama (KTU) untuk membentuk anak perusahaan yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang akan bertugas membangun dermaga di kawasan Marunda Pulo, Jakarta Utara. “Permasalahannya karena Pemprov DKI belum mengeluarkan izin master plan hingga sekarang,”ujar Ahmad, Jumat,(14/8).

Ahmad pun menilai, tidak adanya izin tersebut menghambat rencana pembangunan proyek karena bisa membuat investor tak berminat lagi. Padahal pembangunan master plan dermaga tersebut sudah mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Darat.

Dalam kesempatan yang sama,Assisten Perekonomian dan Administrasi Pemprov DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar menilai postur kepemilikan saham KBN yang cuma 15 persen di KCN akan membuat posisi pemprov di KEK Marunda mengerucut atau lebih jelas tugas dan fungsiya. “Meski Pemprov punya saham di KBN tapi saham KBN sangat kecil di KCN. Itu berarti ada potensi bahwa KEK akan dikuasai pihak swasta,” ujarnya.

Mara Oloan juga menilai tak ada kendala berarti untuk meneruskan rencana PMP yang sekarang masih dibahas dalam APBD perubahan. Pasalnya, dalam tubuh KCN, PT KCU sebagai partner strategis KBN menguasai 85% saham dengan nilai 3,4 miliar. Kalau tidak ada PMP,imbuh Mara, tentu posisi KBN untuk pengembangan KEK Marunda sangat kecil. Sehingga bisa berpotensi merugikan Pemprov.

Sebelumnya, komisi A,B, dan C DPRD DKI menyatakan keberatan akan PMP Pemrov di KBN lantaran sampai saat ini belum diadakan RUPS oleh KBN yang memberikan persetujuan kepada Pemprov DKI sebagai pemegang sahamm ayoritas. Alasan keberatan lainnya karena Pemprov belum juga melakukan penelahaan soal adanya kemungkinan lahan KBN yang berstatus fasos fasum.

Sumber : republika.co.id

Related posts