Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih.

“Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018).

Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan” ujarnya.

Ironisnya, katanya, pegeluaran sebesar itu tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena semuanya tampak normal. Padahal pengeluaran tersebut harus dinilai tidak normal. “Yang tidak normal dan tidak wajar adalah besaran biayanya,” ujarnya.

Dia mengatakan, pengeluaran tersebut bisa menjadi modus baru menilep uang negara melalui biaya hukum yang fantastis.

Sumber : jendelanasional.com

#kbn #kawasanberikatnusantara #biayahukum #korupsi #indonesia #sattartaba #manajemen #karyawan #fasilitas #kkn #yustianismail #pedulikawasanberikat #indonesia #berita #beritapolitik #beritanasional #berita #jokowi

Related posts