Ketidak Konsistenan Klaim PT KBN

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan kasus PT KCN Marunda merupakan salah satu acuan yang mencerminkan kalau pemerintah belum serius menggandeng swasta, siapa yang mau diajak kerjasama dengan mengeluarkan dana triliunan, setelah itu digugat dan diambil seluruh asetnya pula. . Hal ini menjelaskan bahwa investor swasta sangat membutuhkan kepastian perlindungan hukum. . Saat KCN telah merampungkan hampir seluruh dermaga Pier I dan setengah Pier II, terjadi insiden pemblokiran akses menuju area pembangunan oleh KBN yang berlangsung selama empat bulan. Aksi sepihak KBN pada 2013 itu akhirnya memaksa KTU…

Investasi KCN Marunda Terganjal, Pokja IV Akan Bawa ke Ratas Presiden

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Pokja IV Satgas Percepatan Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi mengungkapkan telah melakukan rapat yang digelar di Kemenko Perekonomian. Rapat itu membahas penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dihadapi mitra swasta, dan melibatkan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. Ketua Pokja IV, Yasona Laoly mengatakan penyelesaian beberapa kasus telah membuahkan rekomendasi. Hanya saja, tegasnya, rekomendasi itu belum dapat dieksekusi karena terhambat, salah satunya masalah di Kementerian BUMN. Yasona yang juga menjabat Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan, salah satu kasus sengketa investasi yang melibatkan mitra swasta dan Kementerian BUMN adalah persoalan PT…

Penyelesaian Polemik KCN Marunda : Tak Mungkin Ada Investasi Tanpa Ada Kepastian Hukum

Indonesia masih perlu banyak belajar dari negara-negara lainnya mengenai penanganan permasalahan hukum pada dunia usaha. Selama ini persoalan mengenai kepastian hukum masih menjadi kendala yang sering membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Belum adanya kepastian hukum yang jelas tentu sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri. Tidak hanya kepastian hukum, turunnya peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing dusiness (EODB) Indonesia dari peringkat ke-72 menjadi peringkat ke-73 juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan…

Strategi Mendorong Investasi di Pelabuhan PT. KCN Marunda

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi untuk menggenjot kembali investasi untuk Terminal Umum di Pelabuhan KCN Marunda. Tim Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo untuk segera mendapat keputusan. Hal ini solusi apabila ada Kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan dari beberapa pengusaha khususnya dalam pelaksanaan investasi di Pelabuhan Marunda. Keluhan yang…

Kasus PT. KBN vs PT. KCN Alot, Bakal Dibawa ke Presiden

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa kepara pesiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Kata Yasonna Soal Sengketa Pelabuhan KCN Marunda

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan KCN Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

SENGKETA PT. KBN VS PT. KCN : Penyelesaian Bakal Dibawa ke Presiden

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…

Polisi Usut Dugaan Penggelapan Uang PT. KCN Oleh Dirut KBN

Jakarta – Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan uang Rp 7,7 miliar pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Penyidik Ditreskrimum pada 13 Agustus 2018 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat bernomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrimum AKBP Ade Ary Syam. SPDP juga ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) M Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi. Namun Ade Ary enggan menjelaskan proses penyidikan perkara itu. “Nanti ya, bisa ditanyakan ke Kabid Humas…