Strategi Mendorong Investasi di Pelabuhan PT. KCN Marunda

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi untuk menggenjot kembali investasi untuk Terminal Umum di Pelabuhan KCN Marunda. Tim Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo untuk segera mendapat keputusan. Hal ini solusi apabila ada Kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan dari beberapa pengusaha khususnya dalam pelaksanaan investasi di Pelabuhan Marunda. Keluhan yang…

Kasus PT. KBN vs PT. KCN Alot, Bakal Dibawa ke Presiden

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa kepara pesiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Kata Yasonna Soal Sengketa Pelabuhan KCN Marunda

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan KCN Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

SENGKETA PT. KBN VS PT. KCN : Penyelesaian Bakal Dibawa ke Presiden

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…

Polisi Usut Dugaan Penggelapan Uang PT. KCN Oleh Dirut KBN

Jakarta – Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan uang Rp 7,7 miliar pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Penyidik Ditreskrimum pada 13 Agustus 2018 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat bernomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrimum AKBP Ade Ary Syam. SPDP juga ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) M Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi. Namun Ade Ary enggan menjelaskan proses penyidikan perkara itu. “Nanti ya, bisa ditanyakan ke Kabid Humas…

Dampak Putusan PN Jakarta Utara Terhadap Konsesi Pelabuhan PT. KCN di Marunda

Kisruh antara PT. KCN dan PT. KBN memiliki beberapa hal yang menjadi sebab akibat dari putusan pengadilan dari PN Jakarta Utara yang memenangkan PT. KBN. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (9/8), Hakim membatalkan konsensi itu karena hakim menilai bahwa wilayah kerja Pelabuhan Marunda di Jakarta ada di penguasaan Kawasan Berikat. Padahal, akibat yang ditimbulkan merugikan banyak pihak dan menggangu keberlangsungan investasi swasta di sektor maritim. Dari sisi infrastruktur dan tenaga kerja, ada beberapa akibat yang bisa muncul, diantaranya adalah mengurangi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua,…

Dua Pejabat ini Buka Suara Soal Sengketa Pelabuhan KCN di Marunda

JAKARTA – PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN) merupakan perseroan yang dimiliki bersama antara Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, PT KBN tengah terlibat sengketa investasi pengembangan Pelabuhan Marunda dengan mitra swasta PT Karya Tekhnik Utama. Laksamana Sukardi dan Sutiyoso merupakan dua pejabat yang meneken izin dan perjanjian kerja sama antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Tekhnik Utama pada 2004. Keduanya yang saat itu menjabat Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta berstatus pemilik saham KBN. Pada 2004, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mengiklankan tender, di mana PT…

Kinerja KCN : Luar Biasa, Pelabuhan Marunda Kuasai Bongkar Muat Komoditi Curah

Jakarta – Mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP), konsep Marunda adalah penyangga pelabuhan Tanjung Priok. Alhasil Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pelabuhan Marunda menguasai bongkar muat komoditi curah. Pengelolaan pelabuhan Marunda dilaksanakan oleh 2 (dua) BUP yakni Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI), serta unit penyelenggara pelabuhan (UPP) yang didasari SK Dirjen Perhubungan Laut. Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Juserizal menjelaskan, bahwa bongkar muat curah kering dan cair di seluruh dermaga pelabuhan Marunda grafiknya cenderung meningkat di kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk tahun…