KBN Dianggap tak Mematuhi Rekomendasi Pokja IV

Kerja sama antara PT Kawasan Berikat Nusantara ( KBN ) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) telah berjalan sejak sedekade lalu. Saat itu, pemerintah berkeinginan membangun dan mengembangkan wilayah Marunda C01 sebagai penopang Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Sayangnya, perjalanan kerja sama itu malah menuai sengketa di mana menggugat PT Karya Citra Nusantara (KCN), Kemenhub, dan KTU. KBN dianggap tidak mematuhi rekomendasi Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Hal itu bisa mengancam keberadaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. “BUMN tidak patuhi rekomendasi Pokja IV, maka itu kami akan bawa ke…

Fakta Yang Sebenarnya Tentang Kepemilikan Saham KCN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan KBN melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada KBN untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan KBN juga bahwa KBN memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi sahamnya dalam waktu 15 bulan (1 tahun lebih)…

Strategi Mendorong Investasi di Pelabuhan PT. KCN Marunda

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi untuk menggenjot kembali investasi untuk Terminal Umum di Pelabuhan KCN Marunda. Tim Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo untuk segera mendapat keputusan. Hal ini solusi apabila ada Kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan dari beberapa pengusaha khususnya dalam pelaksanaan investasi di Pelabuhan Marunda. Keluhan yang…

Sengketa Pelabuhan KCN Marunda, Yasonna sebut BUMN tidak patuhi rekomendasi Satgas

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

Kasus PT. KBN vs PT. KCN Alot, Bakal Dibawa ke Presiden

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa kepara pesiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Kata Yasonna Soal Sengketa Pelabuhan KCN Marunda

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan KCN Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

SENGKETA PT. KBN VS PT. KCN : Penyelesaian Bakal Dibawa ke Presiden

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…

Gelapkan Uang 7,7 M, Polisi Usut Dirut PT. KBN Persero, Bakal Jadi Tersangka?

POJOKJABAR.com, BANDUNG-  Jajaran Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan adanya dugaan penggelapan uang senilai Rp7,7 miliar oleh Dirut PT. KBN pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Laporan penggelapan uang itu, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 13 Agustus 2018. Dengan nomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam juga tak membantah penyidikan kasus tersebut. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih detail mengenai proses penyidikan perkara itu. Pasalnya,SPDP itu juga ditandatangani oleh AKBP Ade Ary Syam. “Nantinya, bisa ditanyakan ke…