Kata Yasonna Soal Sengketa Pelabuhan KCN Marunda

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan KCN Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

SENGKETA PT. KBN VS PT. KCN : Penyelesaian Bakal Dibawa ke Presiden

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…

Pokja IV Satgas Percepatan Ekonomi Selamatkan Rp 659 Triliun Investasi

Jakarta – Setelah dua tahun berjalan, kinerja Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi menunjukkan perkembangan yang positif pada dunia usaha. Hingga Kamis (1/11) Pokja IV yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ini telah berhasil menyelamatkan investasi senilai Rp659 triliun. “Saya di Pokja IV ditugasi untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi. Jika ada masalah, kami mengundang para pihak yang bersengketa, dan mencari solusinya,” kata Ketua Pokja IV, Yasonna H Laoly, kepada BeritsaSatu.com. Kendati investasi yang diselamatkan bernilai besar, namun Yasonna masih merasa kurang. “Kami harus lebih…

Gelapkan Uang 7,7 M, Polisi Usut Dirut PT. KBN Persero, Bakal Jadi Tersangka?

POJOKJABAR.com, BANDUNG-  Jajaran Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan adanya dugaan penggelapan uang senilai Rp7,7 miliar oleh Dirut PT. KBN pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Laporan penggelapan uang itu, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 13 Agustus 2018. Dengan nomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam juga tak membantah penyidikan kasus tersebut. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih detail mengenai proses penyidikan perkara itu. Pasalnya,SPDP itu juga ditandatangani oleh AKBP Ade Ary Syam. “Nantinya, bisa ditanyakan ke…

Tutup Konferensi Laut Dunia, Susi dan Menlu Beri Pinisi ke Norwegia

Nusa Dua – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menutup Konferensi Laut Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali. Kedua menteri ini menyerahkan miniatur kapal pinisi ke delegasi Norwegia. Norwegia bakal menjadi tuan rumah Konferensi Laut Dunia atau Our Ocean Conference (OOC) 2019. Miniatur kapal pinisi itu diterima Menteri Kelautan Norwegia Harald Nesvik. “Pinisi adalah simbol dari perjalanan maritim Indonesia,” kata Retno dalam sambutannya di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/10/2018). . Mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia itu, yakin punya perhatian besar untuk…

Polisi Usut Dugaan Penggelapan Uang PT. KCN Oleh Dirut KBN

Jakarta – Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan uang Rp 7,7 miliar pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Penyidik Ditreskrimum pada 13 Agustus 2018 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat bernomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrimum AKBP Ade Ary Syam. SPDP juga ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) M Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi. Namun Ade Ary enggan menjelaskan proses penyidikan perkara itu. “Nanti ya, bisa ditanyakan ke Kabid Humas…

POLEMIK KBN vs KCN Penyelesaian Di Tingkat Menteri

POLEMIK KBN vs KCN Penyelesaian Di Tingkat Menteri Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian polemik gugatan konsesi kepelabuhanan antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Citra Nusantara akan diselesaikan pada tingkat menteri. Wakil Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewamengungkapkan upaya Pokjamenyelesaikan sengketa Pelabuhan Marunda karena jadi bagian proyek yang mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. Pelabuhan KCN masuk dalam salah satu proyek strategis nasional yang tidak menggunakan dana pemerintah, baik APBN dan APBD. “Kami telah melakukan rapat berkali-kali, sudah memahami letak masalahnya dan cara penyelesaiannya seperti apa,”ungkapnya, pekan…

Dampak Putusan PN Jakarta Utara Terhadap Konsesi Pelabuhan PT. KCN di Marunda

Kisruh antara PT. KCN dan PT. KBN memiliki beberapa hal yang menjadi sebab akibat dari putusan pengadilan dari PN Jakarta Utara yang memenangkan PT. KBN. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (9/8), Hakim membatalkan konsensi itu karena hakim menilai bahwa wilayah kerja Pelabuhan Marunda di Jakarta ada di penguasaan Kawasan Berikat. Padahal, akibat yang ditimbulkan merugikan banyak pihak dan menggangu keberlangsungan investasi swasta di sektor maritim. Dari sisi infrastruktur dan tenaga kerja, ada beberapa akibat yang bisa muncul, diantaranya adalah mengurangi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua,…