Ketidak Konsistenan Klaim PT KBN

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan kasus PT KCN Marunda merupakan salah satu acuan yang mencerminkan kalau pemerintah belum serius menggandeng swasta, siapa yang mau diajak kerjasama dengan mengeluarkan dana triliunan, setelah itu digugat dan diambil seluruh asetnya pula. . Hal ini menjelaskan bahwa investor swasta sangat membutuhkan kepastian perlindungan hukum. . Saat KCN telah merampungkan hampir seluruh dermaga Pier I dan setengah Pier II, terjadi insiden pemblokiran akses menuju area pembangunan oleh KBN yang berlangsung selama empat bulan. Aksi sepihak KBN pada 2013 itu akhirnya memaksa KTU…

Investasi KCN Marunda Terganjal, Pokja IV Akan Bawa ke Ratas Presiden

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Pokja IV Satgas Percepatan Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi mengungkapkan telah melakukan rapat yang digelar di Kemenko Perekonomian. Rapat itu membahas penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dihadapi mitra swasta, dan melibatkan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. Ketua Pokja IV, Yasona Laoly mengatakan penyelesaian beberapa kasus telah membuahkan rekomendasi. Hanya saja, tegasnya, rekomendasi itu belum dapat dieksekusi karena terhambat, salah satunya masalah di Kementerian BUMN. Yasona yang juga menjabat Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan, salah satu kasus sengketa investasi yang melibatkan mitra swasta dan Kementerian BUMN adalah persoalan PT…

KBN Vs KCN, Menteri Yasona Bakal Bawa ke Ratas Presiden

jpnn.com, JAKARTA – Pokja IV Satgas Percepatan Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi telah melakukan rapat yang digelar di Kemenko Perekonomian. Rapat itu membahas penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dihadapi mitra swasta, dan melibatkan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. Ketua Pokja IV Yasona Laoly mengatakan, penyelesaian beberapa kasus telah membuahkan rekomendasi. Hanya saja, rekomendasi itu belum bisa dieksekusi karena terhambat, salah satunya masalah di Kementerian BUMN. Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan salah satu kasus sengketa investasi yang melibatkan mitra swasta dan Kemen BUMN adalah persoalan PT Karya Citra Nusantara (KCN). “Kami akan…

KCN Marunda – Kepastian Dasar Hukum Investasi Swasta : “Kasus Besar Tak Bisa Dibiarkan”

JAKARTA—Upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi asing ke Tanah Air masih dibayang-bayangi persoalan kepastian hukum yang seringkali menjadi sorotan para investor. Untuk mendukung program pemerintah menggenjot  investasi, dan mengatasi berbagai hambatan di dunia usaha, Kementerian Hukum & HAM telah melakukan sejumlah langkah strategis. Untuk membahas lebih jauh mengenai langkah-langkah strategis yang dijalankan, Bisnis berkesempatan mewawancarai Menteri Hukum & HAM, Yasonna H. Laoly. Berikut petikannya:   Persoalan kepastian hukum seringkali menjadi sorotan para investor, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Memang ada beberapa investor yang mengirimkan email untuk menanyakan bagaimana kepastian…

Kisruh PT. KCN – PT. KBN : Ketua Pokja IV Satgas Paket Kebijakan usul revisi SK melibatkan Irjen

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi mengusulkan revisi surat keputusan (SK) Pokja IV melibatkan inspektur jenderal polisi atau irjen dalam penyelesaian masalah investasi. Ketua Pokja IV Yasonna H Laoly mengatakan, dalam rapat yang digelar (19/11), kinerja Pokja IV telah menunjukkan kemajuan dalam penyelesaian permasalahan investasi. Di antaranya ada dua yang akan dipanggil oleh Pokja IV. “Untuk penyelesaian PT Karya Citra Nusantara (KCN) kita akan putuskan sendiri di sini terlalu ramai. Kita akan undang berbagai pihak secara khusus untuk mencari solusi terakhir,” kata dia…

KBN Dianggap tak Mematuhi Rekomendasi Pokja IV

Kerja sama antara PT Kawasan Berikat Nusantara ( KBN ) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) telah berjalan sejak sedekade lalu. Saat itu, pemerintah berkeinginan membangun dan mengembangkan wilayah Marunda C01 sebagai penopang Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Sayangnya, perjalanan kerja sama itu malah menuai sengketa di mana menggugat PT Karya Citra Nusantara (KCN), Kemenhub, dan KTU. KBN dianggap tidak mematuhi rekomendasi Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Hal itu bisa mengancam keberadaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. “BUMN tidak patuhi rekomendasi Pokja IV, maka itu kami akan bawa ke…

Fakta Yang Sebenarnya Tentang Kepemilikan Saham KCN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan KBN melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada KBN untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan KBN juga bahwa KBN memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi sahamnya dalam waktu 15 bulan (1 tahun lebih)…

Strategi Mendorong Investasi di Pelabuhan PT. KCN Marunda

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi untuk menggenjot kembali investasi untuk Terminal Umum di Pelabuhan KCN Marunda. Tim Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo untuk segera mendapat keputusan. Hal ini solusi apabila ada Kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan dari beberapa pengusaha khususnya dalam pelaksanaan investasi di Pelabuhan Marunda. Keluhan yang…

Sengketa Pelabuhan KCN Marunda, Yasonna sebut BUMN tidak patuhi rekomendasi Satgas

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

Kasus PT. KBN vs PT. KCN Alot, Bakal Dibawa ke Presiden

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa kepara pesiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…