Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…

Ada Kompensasi Rp 1,25 M, Keluarga Masih Bisa Gugat Lion Air Jatuh

Jakarta – Direktur Operasional Lion Grup I Putu Wijaya menyatakan akan memberikan kompensasi Rp 1,25 miliar ke keluarga korban Lion Air jatuh. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Bagaimana bila keluarga tidak terima? “Walaupun pengangkut sudah menjalankan tanggung jawab sesuai Permenhub 77 Tahun 2011 namun di pasal 23 Permen tersebut juga disebutkan bahwa ahli waris masih bisa menuntut ke pengadilan negeri,” kata pengacara publik David Tobing kepada detikcom, Senin (5/11/2018). Dalam pasal 2 a Permen 77 disebutkan bahwa pengangkut yang…

Pokja IV Satgas Percepatan Ekonomi Selamatkan Rp 659 Triliun Investasi

Jakarta – Setelah dua tahun berjalan, kinerja Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi menunjukkan perkembangan yang positif pada dunia usaha. Hingga Kamis (1/11) Pokja IV yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ini telah berhasil menyelamatkan investasi senilai Rp659 triliun. “Saya di Pokja IV ditugasi untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi. Jika ada masalah, kami mengundang para pihak yang bersengketa, dan mencari solusinya,” kata Ketua Pokja IV, Yasonna H Laoly, kepada BeritsaSatu.com. Kendati investasi yang diselamatkan bernilai besar, namun Yasonna masih merasa kurang. “Kami harus lebih…

Gelapkan Uang 7,7 M, Polisi Usut Dirut PT. KBN Persero, Bakal Jadi Tersangka?

POJOKJABAR.com, BANDUNG-  Jajaran Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan adanya dugaan penggelapan uang senilai Rp7,7 miliar oleh Dirut PT. KBN pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Laporan penggelapan uang itu, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 13 Agustus 2018. Dengan nomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam juga tak membantah penyidikan kasus tersebut. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih detail mengenai proses penyidikan perkara itu. Pasalnya,SPDP itu juga ditandatangani oleh AKBP Ade Ary Syam. “Nantinya, bisa ditanyakan ke…

Orang Belitung: Oh Ternyata, Kami Punya Pantai yang Indah

Belitung terkenal sebagai destinasi wisata yang populer, serta menjadi bagian 10 Bali Baru. Pariwisata di sana mengubah segalanya. “Dulu, saya cuma KKO alias Ke laut Ke darat Oke,” ujar Carled penuh tawa, pemandu wisata asal Belitung kepada detikTravel, Selasa (30/10) kemarin. Carled sudah menjadi pemandu wisata selama 5 tahun. Dia pun ikut tergabung dalam HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) alias pemandu wisata yang berlisensi. Selama perjalanan, Carled menjelaskan banyak hal seputar pariwisata Belitung. “Kalau untuk wisatawan lokal sudah ramai yang datang, hanya saja turis mancanegara belum banyak. Semoga penerbangan Singapura-Belitung bisa…

Ada Apa dengan Kawasan Berikat Nusantara ?

Seperti kita ketahui, saat ini PT. KBN atau PT Kawasan Berikat Nusantara sedang bersengketa dengan PT. Karya Citra Nusantara dan PT. KTU terkait konsesi pelabuhan PT. KCN di Marunda. Gugatan Kawasan Berikat sendiri didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr pada 1 Februari 2018. Selain menggugat Karya Citra (tergugat 1), Kawasan Berikat juga turut menggugat Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas V Marunda (tergugat 2), dan PT Karya Teknik Utama (tergugat 3).…

Biaya Hukum di Kawasan Berikat Nusantara Capai Rp 150 Miliar

JAKARTA – Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang…

Polisi Usut Dugaan Penggelapan Uang PT. KCN Oleh Dirut KBN

Jakarta – Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan uang Rp 7,7 miliar pada perusahaan pengelola Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Penyidik Ditreskrimum pada 13 Agustus 2018 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat bernomor SP.Dik/3712/VIII/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrimum AKBP Ade Ary Syam. SPDP juga ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) M Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi. Namun Ade Ary enggan menjelaskan proses penyidikan perkara itu. “Nanti ya, bisa ditanyakan ke Kabid Humas…

POLEMIK KBN vs KCN Penyelesaian Di Tingkat Menteri

POLEMIK KBN vs KCN Penyelesaian Di Tingkat Menteri Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian polemik gugatan konsesi kepelabuhanan antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Citra Nusantara akan diselesaikan pada tingkat menteri. Wakil Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewamengungkapkan upaya Pokjamenyelesaikan sengketa Pelabuhan Marunda karena jadi bagian proyek yang mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. Pelabuhan KCN masuk dalam salah satu proyek strategis nasional yang tidak menggunakan dana pemerintah, baik APBN dan APBD. “Kami telah melakukan rapat berkali-kali, sudah memahami letak masalahnya dan cara penyelesaiannya seperti apa,”ungkapnya, pekan…

Monako Belajar ke RI Cara Amankan Laut dari Kapal Maling Ikan

Nusa Dua – Louis Pierre Grimaldi atau Pangeran Albert II dari Monako mengakui prestasi Indonesia di bidang kemaritiman. Salah satunya upaya Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memerangi illegal fishing alias para maling ikan. “Konferensi Laut Dunia ini sangat penting bagi Indonesia karena anda merupakan negara maritim, memiliki 17 ribu pulau dan 70 persen di antaranya adalah perairan. Saya rasa memang perlu ada kepemimpinan baik dari negara besar seperti Indonesia ini, untuk menunjukkan arah kepada negara-negara lain mengenai manajemen dan memberikan contoh terbaik untuk penanganan masalah dan melindungi laut,” kata Pangeran…