Buruh Bongkar Muat Dukung Penyelesaian Konflik PT. KCN dan PT. KBN

Jakarta, hariandialog.com – Buruh bongkar muat yang bekerja di Pelabuhan PT. Karya Cipta Nusantara (KCN) Marunda di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), mendukung dan mengawal upaya penyelesaian konflik antara KBN dan KCN selaku pengelola dan pengoperasian pelabuhan. Selain itu para buruh juga mendesak agar PT.KCN dan KBN untuk tidak merekrut dan mempekerjakan buruh di luar buruh yang resmi.

Konflik antara KBN dan PT.KCN semakin rumit dimana masyarakat yang bermukim di sekitar Pelabuhan PT.Karya Cipta Nusantara (KCN) juga memprotes dan mempersoalkan keberadaan dan pengoperasian pelabuhan tersebut. Pasalnya, akibat pengoperasian pelabuhan yang dinilai cacat hukum dan tidak dilengkapi oleh Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), tersebut jalan menjadi rusak parah dan berdebu akibat tumpahan batu bara dan minyak sawit dari mobil mobil truk tronton yang melintas di jalan tersebut menuju ke Pelabuhan PT. KCN. “ Pihak PT.KCN yang membangun dan mengoperasikan Pelabuhan KCN Marunda itu tidak upaya serius untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat beroperasinya pelabuhan tersebut.

Bahkan akibat debu yang beterbangan banyak warga yang bermukim di sekitar pesisir Pelabuhan Marunda dan warga Cilincing banyak menderita sakit batuk dan pusing-pusing serta sesak napas karena dampak debu-debu batu bara dan pasir yang berasal dari kapal tongkang yang bongkar muat di Pelabuhan PT.KCN.

“Kondisi seperti ini, kami sudah laporkan ke pihak Adpel Marunda, Syahbandar, Kepala Otoritas Pelabuhan dan Dirjen Laut, tetapi tidak ada perhatian dan kepedulian,” ujar salah seorang warga yang bermukim di sekitar pesisir pelabuhan PT.KCN, saat ditemui wartawan di Jakarta kemarin

Warga juga sudah berusaha menemui Casmiti .Sos,MM, Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Marunda, namun tidak berhasil. “ Warga sudah menyampaikan protes kepada Pak Roy, selaku Direktur Operasi dan Pengelola Pelabuhan PT.KCN, tidak ada tanggapan,” ujar seorang tokoh masyarakat. Warga juga mendesak agar pengoperasian pelabuhan itu ditinjau kembali karena tidak memenuhi standar yang layak untuk dioperasikan, mengingat perjanjian antara KBN dengan PT. KTU (KCN) dan Pemprov DKI Jakarta belum ada kata kesepakatan soal pengoperasian pelabuhan yang mulai awal Maret lalu sudah dioperasikan.

Data yang diperoleh dilapangan, pihak PT.KCN membangun empat pelabuhan. Dari empat, baru satu yang selesai dan dioperasikan, sehingga pihak KBN selaku pemilik lahan langsung protes menyusul adanya dugaan pihak Adpel berpihak kepada PT.KCN menyusul dilepaskannya 20 unit mobil tronton pengangkut batu bara dan satu kapal tongkang yang mengangkut 3000 ton batu bara kemarin. “ Kami terpaksa menyetop 20 mobil tronton itu karena pengoperasian pelabuhan PT.KCN ini cacat hukum,” ujar salah seorang satpam KBN yang ditemui Sabtu sore kemarin. Warga mengancam akan melakukan perlawanan dan demo jika masalah ini tidak ditanggapi oleh pihak Pemkot Jakarta Utara, Pemprov DKI, Dinas Perhubungan dan Adpel Marunda

Sumber : hariandialog.com

Related posts