Strategi Mendorong Investasi di Pelabuhan PT. KCN Marunda

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi untuk menggenjot kembali investasi untuk Terminal Umum di Pelabuhan KCN Marunda. Tim Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo untuk segera mendapat keputusan. Hal ini solusi apabila ada Kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan dari beberapa pengusaha khususnya dalam pelaksanaan investasi di Pelabuhan Marunda. Keluhan yang…

Sengketa Pelabuhan KCN Marunda, Yasonna sebut BUMN tidak patuhi rekomendasi Satgas

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

Heboh Lion Air JT 633 Senggol Tiang Lampu Bandara Bengkulu

Jakarta – Maskapai Lion Air kembali menyedot perhatian publik. Kali ini, bagian sayap pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 633 menyenggol tiang lampu hingga batal terbang. Dihimpun detikcom, Kamis (8/11/2018), Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menyebut Lion Air JT 633 hendak berangkat dari Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu (BKS) menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK). Pesawat yang akan mengangkut 7 kru dan 143 penumpang itu mengalami keterlambatan terbang dari jadwal semula pukul 18.20 WIB. “Klarifikasi terkait penundaan keberangkatan guna memastikan keselamatan penerbangan, dikarenakan lekukan pada…

Kasus PT. KBN vs PT. KCN Alot, Bakal Dibawa ke Presiden

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa kepara pesiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Penyelundupan Koral Ilegal 60 Kg Diamankan di Bandara Hasanuddin

Penyelundupan koral atau karang laut ilegal digagalkan oleh petugas Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Koral yang disimpan dalam dua koper itu diketahui berasal dari Sorong, Papua, dan akan dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat Sriwijaya SJ 591. Dua koper yang berisi 60 kilogram dengan berbagai jenis koral itu disimpan dalam empat boks. Setiap koral dibungkus menggunakan tisu basah dan masih dalam keadaan hidup. Diperkirakan nilai jual koral ilegal itu ratusan juta rupiah. “Jumlahnya ini 60 kilogram. Ini dari Sorong, mau dibawa ke Jakarta. Ini kan banyak jenisnya, ya. Ada yang…

Kata Yasonna Soal Sengketa Pelabuhan KCN Marunda

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan KCN Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

SENGKETA PT. KBN VS PT. KCN : Penyelesaian Bakal Dibawa ke Presiden

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Asyik, Probolinggo Siapkan Fasilitas Untuk Lihat Hiu Paus

Probolinggo – Hiu paus tampak berenang di lepas pantai di Probolinggo. Pemkab akan menyiapkan fasilitas supaya wisatawan bisa melihatnya. Eit, jangan diganggu ya. Kemunculan kawanan hiu paus alias hiu tutul, tak hanya dapat dijumpai di perairan laut pesisir Desa Bayeman, Kecamatan Tongas dan pantai utara Probolinggo. Hewan ini juga terlihat di objek wisata Bentar, Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending. Dihubungi via seluler, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, M Sidik Widjanarako mengatakan, kemunculan kawanan hiu paus di Pantai Bentar memang mulai terlihat. Namun demikian, intensitasnya masih belum rutin. “Memang…

Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…