Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…

Ada Kompensasi Rp 1,25 M, Keluarga Masih Bisa Gugat Lion Air Jatuh

Jakarta – Direktur Operasional Lion Grup I Putu Wijaya menyatakan akan memberikan kompensasi Rp 1,25 miliar ke keluarga korban Lion Air jatuh. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Bagaimana bila keluarga tidak terima? “Walaupun pengangkut sudah menjalankan tanggung jawab sesuai Permenhub 77 Tahun 2011 namun di pasal 23 Permen tersebut juga disebutkan bahwa ahli waris masih bisa menuntut ke pengadilan negeri,” kata pengacara publik David Tobing kepada detikcom, Senin (5/11/2018). Dalam pasal 2 a Permen 77 disebutkan bahwa pengangkut yang…